Kamis, 14 Agustus 2025
SUARAJATIM (12/8) - Membangun keluarga sehat dan menekan angka stunting di Indonesia memerlukan usaha bersama yang terintegrasi. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menekankan pentingnya kerja sama semua lapisan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam dialog bersama penyuluh Keluarga Berencana dan kader Bangga Kencana se-Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (12/8/2025).
Wihaji mengajak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bersinergi mengoptimalkan dua program utama: Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) dan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Ratusan peserta hadir dalam acara di Aula Temu Kader, Mini Block Office Pemkot Malang ini, mewakili berbagai elemen pendukung keluarga.
Fenomena sosial turut memengaruhi dinamika kependudukan. Data menunjukkan sekitar 71 ribu perempuan di Indonesia memilih tidak memiliki anak meski telah menikah. Wihaji menyatakan pemerintah perlu hadir menjawab kekhawatiran yang memengaruhi keputusan ini.
“Saya menghormati pilihan pribadi, tetapi sebagai Menteri tentu pemerintah harus hadir. Melalui program TAMASYA, kami ingin memastikan kekhawatiran mereka terjawab. Misalnya, jika takut tidak ada yang mengasuh anak karena bekerja, kami siapkan taman penitipan anak yang dikelola pemerintah, swasta, atau korporasi,” ujar Wihaji.
Program TAMASYA telah menggandeng enam kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuannya, memastikan perusahaan, terutama yang mempekerjakan banyak perempuan, menyediakan fasilitas penitipan anak yang aman dan memadai.
Sementara itu, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dirancang menjangkau kebutuhan yang belum terpenuhi oleh bantuan pemerintah biasa. Fokusnya meliputi penyediaan air bersih, sanitasi layak, dan upaya pencegahan pernikahan dini.
“Stunting bukan hanya soal gizi. Karena itu, kami melibatkan korporasi, BUMN, swasta, bahkan penyuluh KB untuk menjadi orang tua asuh. Prinsipnya pentahelix, semua pihak terlibat,” tegas Wihaji mengenai pendekatan Genting.
Sebelum dialog, Menteri Wihaji meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Klojen, Malang. Ia memantau langsung penyaluran bantuan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di luar program PAUD. Setiap SPPG menangani sekitar 3.000 penerima manfaat, dengan 300 di antaranya adalah kelompok rentan tersebut.
“Dari total 3.000 penerima manfaat per SPPG atau setiap SPPG, sekitar 300 di antaranya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebagian besar sudah menerima bantuan Makanan Bergizi (MBG), sisanya segera kita daftarkan,” ungkapnya.
Operasional SPPG didukung kolaborasi nyata. Kadin membantu sanitasi, Baznas menangani rehabilitasi rumah, sementara MBG menyediakan sembako dan pemenuhan gizi. Pendataan, distribusi, dan evaluasi penerima manfaat menjadi tanggung jawab Tim Pendamping Keluarga (TPK) di daerah. Secara nasional, program ini menyasar hampir 8,6 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan lebih dari 200.000 telah menerima bantuan.
Di Kota Malang, sekitar 49% penerima manfaat telah mendapat layanan SPPG. Biaya operasional pengantaran bantuan dihitung per penerima. “Kalau satu orang mengantar untuk 20 penerima manfaat, berarti 20 ribu per hari. Tinggal dikalikan jumlah hari dalam sebulan,” jelas Wihaji mengenai mekanismenya.
Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum sosialisasi program Quick Wins SIDAYA (Lanjut Usia Berdaya), bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia dan melibatkan peran multi-sektor dalam pendampingannya. Upaya terpadu ini diharapkan mempercepat terwujudnya keluarga Indonesia yang sehat, sejahtera, dan bebas stunting.
 |
| Menteri Kependudukan dan KB, Dr. H. Wihaji, berdialog dengan kader dan penyuluh KB se-Kota Malang mengenai optimalisasi program pencegahan stunting dan dukungan keluarga (12/8/2025). |
Fenomena sosial turut memengaruhi dinamika kependudukan. Data menunjukkan sekitar 71 ribu perempuan di Indonesia memilih tidak memiliki anak meski telah menikah. Wihaji menyatakan pemerintah perlu hadir menjawab kekhawatiran yang memengaruhi keputusan ini.
“Saya menghormati pilihan pribadi, tetapi sebagai Menteri tentu pemerintah harus hadir. Melalui program TAMASYA, kami ingin memastikan kekhawatiran mereka terjawab. Misalnya, jika takut tidak ada yang mengasuh anak karena bekerja, kami siapkan taman penitipan anak yang dikelola pemerintah, swasta, atau korporasi,” ujar Wihaji.
Program TAMASYA telah menggandeng enam kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuannya, memastikan perusahaan, terutama yang mempekerjakan banyak perempuan, menyediakan fasilitas penitipan anak yang aman dan memadai.
Sementara itu, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dirancang menjangkau kebutuhan yang belum terpenuhi oleh bantuan pemerintah biasa. Fokusnya meliputi penyediaan air bersih, sanitasi layak, dan upaya pencegahan pernikahan dini.
“Stunting bukan hanya soal gizi. Karena itu, kami melibatkan korporasi, BUMN, swasta, bahkan penyuluh KB untuk menjadi orang tua asuh. Prinsipnya pentahelix, semua pihak terlibat,” tegas Wihaji mengenai pendekatan Genting.
Sebelum dialog, Menteri Wihaji meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Klojen, Malang. Ia memantau langsung penyaluran bantuan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di luar program PAUD. Setiap SPPG menangani sekitar 3.000 penerima manfaat, dengan 300 di antaranya adalah kelompok rentan tersebut.
“Dari total 3.000 penerima manfaat per SPPG atau setiap SPPG, sekitar 300 di antaranya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebagian besar sudah menerima bantuan Makanan Bergizi (MBG), sisanya segera kita daftarkan,” ungkapnya.
Operasional SPPG didukung kolaborasi nyata. Kadin membantu sanitasi, Baznas menangani rehabilitasi rumah, sementara MBG menyediakan sembako dan pemenuhan gizi. Pendataan, distribusi, dan evaluasi penerima manfaat menjadi tanggung jawab Tim Pendamping Keluarga (TPK) di daerah. Secara nasional, program ini menyasar hampir 8,6 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan lebih dari 200.000 telah menerima bantuan.
Di Kota Malang, sekitar 49% penerima manfaat telah mendapat layanan SPPG. Biaya operasional pengantaran bantuan dihitung per penerima. “Kalau satu orang mengantar untuk 20 penerima manfaat, berarti 20 ribu per hari. Tinggal dikalikan jumlah hari dalam sebulan,” jelas Wihaji mengenai mekanismenya.
Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum sosialisasi program Quick Wins SIDAYA (Lanjut Usia Berdaya), bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia dan melibatkan peran multi-sektor dalam pendampingannya. Upaya terpadu ini diharapkan mempercepat terwujudnya keluarga Indonesia yang sehat, sejahtera, dan bebas stunting.