Rabu, 29 Oktober 2025
SUARAJATIM – Transformasi kelembagaan yang dijalankan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Perubahan status dari badan menjadi kementerian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 180 dan 181 Tahun 2024, membawa perubahan besar dalam orientasi kerja dan tanggung jawab kelembagaan.
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., menyebut bahwa kini kementerian tidak lagi sebatas pelaksana teknis, tetapi telah berperan sebagai pengarah kebijakan strategis di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Kami sedang melaksanakan evaluasi kinerja aparatur untuk menyeleksi yang terbaik di tahun 2025. Bersamaan dengan itu, kami juga menggelar capacity building agar seluruh SDM di Kemendukbangga/BKKBN mampu beradaptasi dengan arah transformasi baru,” ujar Prof. Budi dalam kegiatan di Surabaya, Selasa (28/10).
Perubahan struktur ini, menurutnya, menjadi langkah fundamental dalam memperkuat fondasi kelembagaan menuju era bonus demografi. Ia menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki satu kesempatan dalam sejarah untuk memanfaatkan fase emas ini secara maksimal.
“Seluruh aparatur hingga level staf terbawah harus memahami tahapan dan variabel dalam mengelola kapitalisasi bonus demografi ini,” tegasnya.
Momentum tersebut diproyeksikan akan mencapai puncaknya hingga tahun 2045, di mana proporsi penduduk usia produktif berada pada tingkat tertinggi. Karena itu, Kemendukbangga/BKKBN menyiapkan langkah presisi yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar rutinitas administratif.
Prof. Budi menambahkan bahwa pola kerja business as usual tidak lagi relevan. Diperlukan pendekatan inovatif, terukur, dan berkesinambungan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara maju di kawasan Asia.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti peran penting Program Keluarga Berencana (KB) yang telah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional selama lebih dari lima dekade. Program ini terbukti menjadi pondasi utama keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk.
“Jika dahulu kita tidak menjalankan program KB, populasi Indonesia mungkin mencapai 500 juta jiwa. Berkat kerja keras selama 50 tahun, jumlah penduduk kini dapat kita kendalikan di kisaran 286 juta,” jelas Prof. Budi.
Kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengelolaan kependudukan ini menjadi dasar bagi Kemendukbangga/BKKBN untuk memastikan bonus demografi benar-benar menghasilkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, M.M., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Jatim sebagai tuan rumah kegiatan nasional peningkatan kapasitas dan apresiasi pengelolaan kepegawaian tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa dengan jumlah SDM yang terbatas, tim kepegawaian di Jatim tetap mampu memberikan layanan optimal berkat inovasi digital.
“Dengan sistem digital ini, kami pastikan tidak ada lagi penundaan layanan kepegawaian,” ujar Maria Ernawati.
Platform seperti ASN KB Jatim, Penak KB Jatim, dan PAK KB Jatim menjadi bukti nyata penerapan teknologi dalam tata kelola sumber daya manusia di tingkat daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Surabaya ini sekaligus menjadi ruang refleksi bagi seluruh aparatur negara untuk memperkuat kesiapan menuju Indonesia Emas 2045, di mana sumber daya manusia unggul menjadi penentu masa depan bangsa.
 |
| Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, saat menjelaskan arah transformasi kelembagaan menuju Indonesia Emas 2045 di Surabaya. |
“Kami sedang melaksanakan evaluasi kinerja aparatur untuk menyeleksi yang terbaik di tahun 2025. Bersamaan dengan itu, kami juga menggelar capacity building agar seluruh SDM di Kemendukbangga/BKKBN mampu beradaptasi dengan arah transformasi baru,” ujar Prof. Budi dalam kegiatan di Surabaya, Selasa (28/10).
Perubahan struktur ini, menurutnya, menjadi langkah fundamental dalam memperkuat fondasi kelembagaan menuju era bonus demografi. Ia menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki satu kesempatan dalam sejarah untuk memanfaatkan fase emas ini secara maksimal.
“Seluruh aparatur hingga level staf terbawah harus memahami tahapan dan variabel dalam mengelola kapitalisasi bonus demografi ini,” tegasnya.
Momentum tersebut diproyeksikan akan mencapai puncaknya hingga tahun 2045, di mana proporsi penduduk usia produktif berada pada tingkat tertinggi. Karena itu, Kemendukbangga/BKKBN menyiapkan langkah presisi yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar rutinitas administratif.
Prof. Budi menambahkan bahwa pola kerja business as usual tidak lagi relevan. Diperlukan pendekatan inovatif, terukur, dan berkesinambungan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara maju di kawasan Asia.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti peran penting Program Keluarga Berencana (KB) yang telah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional selama lebih dari lima dekade. Program ini terbukti menjadi pondasi utama keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk.
“Jika dahulu kita tidak menjalankan program KB, populasi Indonesia mungkin mencapai 500 juta jiwa. Berkat kerja keras selama 50 tahun, jumlah penduduk kini dapat kita kendalikan di kisaran 286 juta,” jelas Prof. Budi.
Kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengelolaan kependudukan ini menjadi dasar bagi Kemendukbangga/BKKBN untuk memastikan bonus demografi benar-benar menghasilkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, M.M., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Jatim sebagai tuan rumah kegiatan nasional peningkatan kapasitas dan apresiasi pengelolaan kepegawaian tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa dengan jumlah SDM yang terbatas, tim kepegawaian di Jatim tetap mampu memberikan layanan optimal berkat inovasi digital.
“Dengan sistem digital ini, kami pastikan tidak ada lagi penundaan layanan kepegawaian,” ujar Maria Ernawati.
Platform seperti ASN KB Jatim, Penak KB Jatim, dan PAK KB Jatim menjadi bukti nyata penerapan teknologi dalam tata kelola sumber daya manusia di tingkat daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Surabaya ini sekaligus menjadi ruang refleksi bagi seluruh aparatur negara untuk memperkuat kesiapan menuju Indonesia Emas 2045, di mana sumber daya manusia unggul menjadi penentu masa depan bangsa.