Jumat, 06 Februari 2026
SUARAJATIM — Andalan Kelompok UPPKA (AKU) menggelar Konsolidasi Nasional AKU 2026 di Surabaya, 3–5 Februari 2026. Forum berskala nasional ini mempertemukan pengurus, penggerak, dan mitra UPPKA dari berbagai daerah dalam satu ruang konsolidasi yang fokus pada penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha keluarga.
Agenda ini menjadi ajang penyamaan arah bagi ribuan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor KB (UPPKA) yang tersebar di seluruh Indonesia. Konsolidasi nasional dirancang sebagai ruang bertukar gagasan, penguatan kapasitas, sekaligus pemetaan peluang bisnis yang bisa dikembangkan oleh kelompok UPPKA di tingkat akar rumput.
Ketua Umum Pengurus Pusat AKU, Ir. Ambar Rahayu, MNS, menyebut konsolidasi nasional ini bukan sekadar pertemuan rutin organisasi. Forum ini diarahkan untuk memperkokoh fondasi AKU sekaligus membekali kelompok UPPKA agar mampu bertahan dan tumbuh di tengah perubahan ekonomi.
“Konsolidasi ini menyatukan langkah dan strategi, memperkenalkan peluang-peluang yang bisa dikembangkan ke depan, serta memperkuat kelembagaan AKU itu sendiri. Selain materi kebijakan dan strategi, kami juga memberikan penguatan karakter UMKM, karena tanpa karakter yang kuat, UMKM tidak akan mampu bertahan,” ujar Ambar.
Dari sisi pemerintah, dukungan terhadap penguatan UPPKA ditegaskan langsung oleh Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wahidah Paheng. Ia menyampaikan bahwa UPPKA memiliki posisi penting dalam ekosistem pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga muda.
“Di Indonesia terdapat sekitar 43 ribu kelompok UPPKA. Mereka berperan penting sebagai wadah pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya bagi keluarga muda. Dukungan kami tidak hanya berupa kebijakan, tetapi juga kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain, mitra CSR, serta pelatihan yang relevan, termasuk literasi keuangan dan pemanfaatan produk keuangan digital,” jelas Wahidah.
Menurut Wahidah, penguatan ekonomi keluarga berjalan melalui dua jalur utama. Pertama, literasi dan pengelolaan keuangan keluarga. Kedua, pengembangan usaha ekonomi keluarga yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, AKU dinilai memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan kelompok UPPKA di lapangan.
Dukungan serupa juga disampaikan Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, MM. Ia menyoroti besarnya potensi UPPKA di Jawa Timur yang masih terus didorong pengembangannya.
“Di Jawa Timur saat ini terdapat sekitar 3.600 kelompok UPPKA yang aktif dan sekitar 5.000 kelompok yang perlu terus didorong pengembangannya. Dengan konsolidasi ini serta dukungan kebijakan kementerian, kami berharap kelompok UPPKA dapat berkembang menjadi kelompok usaha yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing,” ungkap Ernawati.
Lebih jauh, Wahidah menambahkan bahwa UPPKA bukan hanya bergerak di ranah ekonomi. Kelompok ini juga menjadi saluran penting dalam penyampaian program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana kepada masyarakat luas.
“Melalui Konsolidasi Nasional AKU 2026 ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih solid antara AKU, BKKBN, dan para pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penguatan ekonomi keluarga sekaligus ketahanan keluarga yang berkelanjutan,” pungkasnya.
 |
| Pengurus AKU dan BKKBN saat Konsolidasi Nasional AKU 2026 di Surabaya, 3–5 Februari 2026. |
Ketua Umum Pengurus Pusat AKU, Ir. Ambar Rahayu, MNS, menyebut konsolidasi nasional ini bukan sekadar pertemuan rutin organisasi. Forum ini diarahkan untuk memperkokoh fondasi AKU sekaligus membekali kelompok UPPKA agar mampu bertahan dan tumbuh di tengah perubahan ekonomi.
“Konsolidasi ini menyatukan langkah dan strategi, memperkenalkan peluang-peluang yang bisa dikembangkan ke depan, serta memperkuat kelembagaan AKU itu sendiri. Selain materi kebijakan dan strategi, kami juga memberikan penguatan karakter UMKM, karena tanpa karakter yang kuat, UMKM tidak akan mampu bertahan,” ujar Ambar.
Dari sisi pemerintah, dukungan terhadap penguatan UPPKA ditegaskan langsung oleh Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wahidah Paheng. Ia menyampaikan bahwa UPPKA memiliki posisi penting dalam ekosistem pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga muda.
“Di Indonesia terdapat sekitar 43 ribu kelompok UPPKA. Mereka berperan penting sebagai wadah pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya bagi keluarga muda. Dukungan kami tidak hanya berupa kebijakan, tetapi juga kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain, mitra CSR, serta pelatihan yang relevan, termasuk literasi keuangan dan pemanfaatan produk keuangan digital,” jelas Wahidah.
Menurut Wahidah, penguatan ekonomi keluarga berjalan melalui dua jalur utama. Pertama, literasi dan pengelolaan keuangan keluarga. Kedua, pengembangan usaha ekonomi keluarga yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, AKU dinilai memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan kelompok UPPKA di lapangan.
Dukungan serupa juga disampaikan Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, MM. Ia menyoroti besarnya potensi UPPKA di Jawa Timur yang masih terus didorong pengembangannya.
“Di Jawa Timur saat ini terdapat sekitar 3.600 kelompok UPPKA yang aktif dan sekitar 5.000 kelompok yang perlu terus didorong pengembangannya. Dengan konsolidasi ini serta dukungan kebijakan kementerian, kami berharap kelompok UPPKA dapat berkembang menjadi kelompok usaha yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing,” ungkap Ernawati.
Lebih jauh, Wahidah menambahkan bahwa UPPKA bukan hanya bergerak di ranah ekonomi. Kelompok ini juga menjadi saluran penting dalam penyampaian program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana kepada masyarakat luas.
“Melalui Konsolidasi Nasional AKU 2026 ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih solid antara AKU, BKKBN, dan para pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penguatan ekonomi keluarga sekaligus ketahanan keluarga yang berkelanjutan,” pungkasnya.